Standar Prosedur Pemeriksaan Karantina di Bandara Soetta Masih Lemah

20-11-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin (kemeja putih) saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Karantina, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Rabu (18/11/2020). Foto : Ayu/Man

 

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menilai standar prosedur pemeriksaan karantina di Bandara Internasional Soekarno-Hatta khususnya hewan, tumbuhan dan produk asal luar negeri, masih sangat lemah dan berpeluang terjadi kebocoran. Hal ini diungkapkan Sudin saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Karantina, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, Rabu (18/11/2020).

 

"Tadi sempat dijelaskan bahwa di Bandara ini ada prosedur barang berupa jalur merah dan hijau yang ditetapkan oleh Ditjen Bea Cukai. Dimana jalur merah artinya barang tersebut harus melalui pemeriksaan. Sementara hijau, tidak atau jalur cepat. Harusnya jika jalur merah diperiksa Bea Cukai, maka jalur hijau tetap juga harus diperiksa juga tapi oleh pihak Balai Karantina. Agar tidak terjadi kebocoran," kata Sudin. 

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, sesuai undang-undang perkarantinaan yang baru, harusnya pemeriksaan terhadap lalu lintas pertanian dan perikanan dilakukan lebih dahulu, baru kemudian ditarik bea cukai-nya. Hewan, tumbuhan atau produk pertanian dan perikanan harus dipastikan keamanan dan kesehatannya terlebih dahulu oleh Balai Karantina apakah bebas penyakit dan hama, baru kemudian ditarik bea cukainya.

 

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Ali Jamil yang ikut mendampingi Komisi IV DPR mengatakan, saat ini dengan fasilitas yang ada pihaknya berusaha sebaik-baiknya menjadi garda terdepan bagi perlindungan sumber daya alam hayati. Meski demikian, ia berharap adanya peningkatan anggaran yang akan digunakan untuk pengadaan fasilitas di Bandara, seperti x-ray, incenerator dan perlengkapan laboratorium.(ayu/es)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...